KOTA SERANG sinarabanten. Gubernur Banten Andra Soni bersama Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menerima audiensi Koalisi Masyarakat Bojonegara, Pulo Ampel, dan Kramatwatu (KMBP) di Rumah Dinas Gubernur atau Museum Negeri Banten, Kota Serang, Kamis (6/8/2026). Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk segera mengambil langkah jangka pendek dalam mengurai kemacetan di Jalan Serang-Bojonegara-Merak (SBM).

Meski ruas jalan tersebut merupakan jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Serang berkomitmen memperkuat koordinasi agar solusi bagi masyarakat dapat segera diwujudkan.

“Hari ini saya menerima tokoh masyarakat, mahasiswa, pemuda, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta warga Bojonegara, Pulo Ampel, dan Kramatwatu untuk berdiskusi mengenai persoalan kemacetan yang diakibatkan oleh truk over dimension over loading (ODOL), aktivitas tambang, industri, dan faktor lainnya,” ujar Gubernur Banten Andra Soni usai audiensi.

Evaluasi Aturan Jam Operasional Truk

Salah satu poin penting yang disepakati dalam pertemuan tersebut adalah evaluasi Keputusan Gubernur (Kepgub) Banten Nomor 567 Tahun 2025 tentang pengaturan jam operasional kendaraan tambang.

Andra Soni mengatakan evaluasi akan dilakukan bersama Bupati Serang dan ditargetkan selesai dalam waktu empat hari.

“Kita bersama Bupati akan melakukan evaluasi, nanti hasilnya setelah empat hari. Pada prinsipnya saya menerima seluruh masukan masyarakat dan tugas kami adalah mengkanalisasi seluruh saran, harapan, serta usulan agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan,” katanya.

Menurut Andra, fokus utama pemerintah saat ini bukan lagi memperdebatkan kewenangan jalan nasional, melainkan mencari solusi nyata demi kepentingan masyarakat.

“Kita tidak lagi membicarakan soal kewenangan pemerintah pusat melalui jalan nasional. Yang kita bicarakan adalah kepentingan masyarakat Bojonegara, Pulo Ampel, dan Kramatwatu,” tegasnya.

Kemacetan Berdampak pada Ekonomi Warga

Gubernur menjelaskan, kemacetan yang terjadi telah memberikan dampak langsung terhadap aktivitas dan perekonomian masyarakat. Sopir angkutan umum kehilangan potensi pendapatan karena jumlah perjalanan berkurang, sementara masyarakat harus mengeluarkan biaya transportasi yang lebih besar akibat terjebak kemacetan.

Selain itu, konsumsi bahan bakar juga meningkat karena kendaraan menghabiskan waktu lebih lama di jalan.

Andra menilai persoalan kemacetan dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga penanganannya membutuhkan koordinasi intensif antara Pemprov Banten, Pemkab Serang, dan pemerintah pusat.

Pemprov Siapkan DED Pelebaran Jalan

Sebagai langkah jangka menengah, Pemerintah Provinsi Banten akan menyusun Detail Engineering Design (DED) pelebaran Jalan Serang-Bojonegara-Merak. Dokumen tersebut menjadi syarat utama untuk mengusulkan pembangunan kepada pemerintah pusat.

“Insyaallah, semua yang kita lakukan bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya dan Bupati sudah berkomitmen membentuk satu meja koordinasi agar komunikasi dan penyelesaian masalah lebih intens,” ujar Andra.

Bupati Serang: Pelebaran Jalan Jadi Aspirasi Utama Warga

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mengapresiasi Gubernur Banten yang telah memfasilitasi pertemuan bersama masyarakat Bojonegara, Pulo Ampel, dan Kramatwatu.

Menurutnya, aspirasi utama yang disampaikan masyarakat adalah percepatan pelebaran jalan untuk mengurangi kemacetan yang selama ini terjadi.

“Pak Gubernur menyampaikan bahwa ini bukan lagi persoalan kewenangan, tetapi bagaimana kita melakukan sesuatu agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman,” ujarnya.

Ratu Rachmatuzakiyah menegaskan Pemerintah Kabupaten Serang siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Banten untuk mencari solusi terbaik.

“Insyaallah ke depan kita akan terus berkoordinasi sehingga kemacetan di wilayah Bojonegara dan Pulo Ampel dapat segera teratasi,” katanya.

Aspirasi Warga Disampaikan Langsung

Audiensi berlangsung kondusif. Perwakilan masyarakat, tokoh pemuda, dan organisasi dari Bojonegara, Pulo Ampel, serta Kramatwatu menyampaikan berbagai aspirasi terkait kemacetan yang selama ini mengganggu aktivitas warga di sepanjang Jalan Serang-Bojonegara-Merak.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan beserta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Serang Zaldi Dhuhana bersama jajaran OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.(UL)